Direktur Rumah Politik Indonesia, Fernando EMaS, menilai sudah seharusnya perubahan Undang-undang Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dilakukan untuk menjawab tantangan dan kebutuhan terkait dengan keadaan saat ini.
“Terutama dalam memenuhi kebutuhan terkait semakin canggih dan semakin beragamnya modus yang digunakan untuk melakukan kejahatan,” kata Fernando dalam ketenangannya.
Dia menegaskan, alangkah baiknya perubahan UU Polri tidak hanya berfokus pada upaya penempatan petinggi Polri pada Kementerian atau Lembaga Negara lainnya.
“Seharusnya pokok revisi UU Polri terkait dengan kebutuhan untuk memperfernakuat dan memodernisasi Polri untuk kepentingan mengayomi, melindungi dan melayani masyarakat,” ungkap dia.
Dia menekankan bahwa bagaimana fungsi sebagai Institusi yang menangani terkait dengan Keamanan bisa berjalan dengan kebutuhan saat ini dan bisa dengan mudah menyesuaikan persoalan kejahatan yang terjadi di masyarakat.
“Termasuk persoalan narkoba yang sampai saat ini masih belum dituntaskan dan bahkan semakin banyak sasaran dari para pengedar,” pungkas Fernando.
