PRABUMULIH, RETORIKANEWS — Pembentukan fraksi – fraksi di DPRD Prabumulih sedianya akan dilakukan, Senin, 14 Oktober 2024 melalui rapat di ruang sidang paripurna.
Namun, sempat tertunda karena pengajuan tertulis Fraksi Golkar di DPRD Prabumulih bukan ditandatangani Ketua DPD Partai Golkar, namun di tandatangan Anggota DPRD Partai Golkar menjabat Wakil Ketua bersama Sekretaris DPD Golkar Prabumulih, dan mirisnya itu tanpa sepengetahuan Syamdakir sebagai Ketua DPD Golkar Prabumulih.
Nara sumber awak media di lingkungan DPRD Prabumulih, juga membenarkan hal itu. “Pembentukan fraksi-fraksi di DPRD Prabumulih tertunda. Karena, surat pengajuan Fraksi Golkar bukan ditanda tangan Ketua DPD Partai Golkar Prabumulih,” ucap nara sumber terpercaya di DPRD Prabumulih.
Ketika dikonfirmasi Ketua DPD Partai Golkar, Syamdakir membenarkan informasi tersebut , namun akhirnya 4 anggota DPRD Prabumulih Fraksi Golkar datang menemuinya, karena Ketua DPD Golkar Prabumulih secara defacto masih dipegang Syamdakir Amrullah ST, kini tengah mencalonkan diri sebagai Cawawako Prabumulih mendampingi Cawako H Andriansyah Fikri SH tidak menampik hal itu, Selasa malam, 15 Oktober 2024.
“Iya betul memang demikian, saya kaget juga mendengar kejadian tersebut, tetapi persoalan tersebut telah diselesaikan secara mekanisme rapat partai dihadiri unsur pimpinan Partai Golkar dan seluruh Anggota DPRD Prabumulih baru dilantik,” ujar Uncle Syam, sapaan akrabnya.
Suami Wulan Syamdakir ini menyebutkan, prihal itu telah dirapatkan dan para Anggota DPRD Prabumulih di Fraksi Golkar telah meminta maaf kepadanya atas hal itu. “Ya mungkin itu hanya sebuah kehilafan saja, mengingat sebelumnya saya sudah hubungi mereka lewat WA buat datang , namun mereka tidak kunjung datang. Saya tak pernah berpikiran menghambat, apalagi itu buat kepentingan partai saya pimpin,” akunya.
“Sudah, suratnya sudah saya tandatangani, sebenernya saya sebelumnya sudah minta ke Sekretaris DPD Partai Golkar Prabumulih agar ke 4 Anggota DPRD Partai Golkar tersebut agar menghadap dan rencana akan dilanjutkan rapat partai, namun hingga terdengar kabar ada hambatan saat akan diparipurnakan dan diumumkan di DPRD ternyata surat pengajuan usulan Fraksi Golkar bukan tanda tangan saya hanya ditanda tangan Wakil Ketua pengurus juga Anggota DPRD Prabumulih, jadi tidak diterima pimpinan DPRD. Memang sesuai aturan dan ketentuan, harus ditandatangani Ketua DPD Golkar Prabumulih,” jelas ayah tiga anak ini.
Dibeberkannya, meski dirinya sekarang ini sebagai Cawawako diusung PDIP Prabumulih dan PSI Prabumulih. Ditegaskannya, secara defacto masih sebagai Ketua DPD Partai Golkar Prabumulih.
“Kita menghormati keputusan DPP Golkar mengusung Paslon Nomor 3, tetapi saya masih Ketua DPD Golkar Prabumulih sah, tugas-tugas partai masih tetap berjalan secara baik . Apalagi, kepengurusan saya masih lama dan akan berakhir pada Agustus 2025,” pungkasnya.
Sementara itu, Pimpinan DPRD Prabumulih bersama Sekwan dikonfirmasi terpisah hingga berita ini diturunkan belum memberikan balasan. (Red)
